Cara Lapor Penghasilan Luar Negeri di SPT Coretax

Banyak wajib pajak orang pribadi yang menerima dividen dari dalam negeri mengira bahwa selama mereka "sudah reinvestasi sebagian", maka seluruh dividen otomatis bebas pajak. Kenyataannya tidak sesederhana itu. Bagaimana jika Anda hanya menginvestasikan kembali sebagian dari dividen yang diterima sementara sisanya dipakai untuk kebutuhan lain? Apakah sisanya langsung dikenakan PPh? Siapa yang harus menyetor pajaknya, dan bagaimana mekanismenya di Coretax DJP?

Pertanyaan seperti inilah yang sering muncul di forum konsultan pajak. Secara teknis, kondisi ini disebut realisasi investasi kurang dari dividen yang diterima dan konsekuensi pajaknya sangat spesifik. Akuntansimandiri.com pada artikel ini membahasnya secara tuntas berdasarkan regulasi terbaru, lengkap dengan simulasi angka nyata dan panduan pelaporan di Coretax

Image by jcomp on Freepik

Apa Itu Realisasi Investasi dalam Konteks Pajak Dividen?

Sebelum masuk ke contoh scenario reinvestasi Sebagian penerimaan dividen, penting untuk memahami dulu apa yang dimaksud dengan realisasi investasi dalam kerangka aturan dividen bebas pajak.

Dasar Hukum

Fasilitas bebas pajak atas dividen orang pribadi bersumber dari Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh yang diubah oleh UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam:

PMK Nomor 18/PMK.03/2021 — mengatur kriteria instrumen investasi, tata cara, dan jangka waktu investasi

PMK Nomor 81 Tahun 2024 — regulasi terbaru yang mencabut Pasal 37-41 PMK 18/2021 dan menggantinya dengan Pasal 370-374 PMK 81/2024, khususnya mengatur mekanisme penyetoran dan pelaporan

Catatan penting:

Untuk kriteria instrumen investasi dan jangka waktu, PMK 18/2021 masih berlaku. Namun untuk tata cara penyetoran dan pelaporan pajak dividen, yang berlaku saat ini adalah PMK 81/2024.

Apa yang Dimaksud "Realisasi Investasi"?

Realisasi investasi berarti dividen yang diterima benar-benar sudah ditempatkan pada instrumen investasi yang diakui secara perpajakan—bukan sekadar niat atau rencana. Ada dua dimensi waktu yang wajib dipenuhi:

• Batas waktu penempatan investasi: Paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir, yaitu 31 Maret tahun berikutnya (untuk Wajib Pajak Orang Pribadi);
• Jangka waktu mempertahankan investasi: Minimal 3 tahun pajak terhitung sejak tahun dividen diterima. Investasi tidak boleh dicairkan atau dialihkan ke instrumen di luar daftar yang diakui.

Contoh: dividen diterima tahun 2024 → harus sudah diinvestasikan paling lambat 31 Maret 2025, dan dipertahankan minimal sampai akhir tahun pajak 2027.

Instrumen Investasi yang Diakui

Berdasarkan Pasal 34 dan 35 PMK 18/2021, instrumen yang sah antara lain:

No	Jenis Investasi	Keterangan
1	Surat berharga negara (SBN)	SUN, ORI, Sukuk Negara
2	Obligasi/sukuk BUMN	Diterbitkan oleh BUMN
3	Obligasi/sukuk swasta	Terdaftar dan diawasi OJK
4	Saham emiten/perusahaan publik	Diperdagangkan di BEI
5	Deposito, tabungan, atau giro	Di bank yang beroperasi di Indonesia
6	Emas batangan kadar 99,99%	Emas ANTAM, UBS, dan Produk lokal lainnya
7	Investasi infrastruktur (KPBU)	Kerjasama pemerintah dengan badan usaha
8	Investasi sektor riil prioritas pemerintah	Termasuk pendirian usaha baru
9	Penyertaan modal pada perusahaan rintisan	Startup yang beroperasi di Indonesia

Catatan Penting II:

Pembelian rumah tinggal pribadi, kendaraan pribadi, atau investasi di luar negeri tidak termasuk dalam daftar ini. Perhatikan bahwa tabungan biasa di bank Indonesia sudah memenuhi syarat, selama saldo tersebut merupakan penempatan dari dividen yang diterima.

Skenario: Bagaimana Jika Dividen Tidak Semuanya Diinvestasikan Kembali?

Inilah inti permasalahan yang paling sering menimbulkan kebingungan. Mari kita bedah kondisi ketika dividen yang diterima hanya sebagian yang diinvestasikan kembali, sementara sisanya tidak.

Kondisi yang Sering Terjadi di Lapangan

Bayangkan seorang wajib pajak menerima dividen sebesar Rp 500 juta pada tahun 2024. Namun karena berbagai alasan—kebutuhan likuiditas, konsumsi pribadi, atau belum memutuskan instrumen yang tepat, ia hanya menginvestasikan kembali sebesar Rp 300 juta sebelum 31 Maret 2025. Sisa Rp 200 juta digunakan untuk keperluan lain. Apakah seluruh Rp 500 juta bebas pajak? Atau hanya Rp 300 juta? Atau ada aturan lain yang berlaku?

Pasal 36 ayat (3) PMK 18/2021 mengatur ini dengan jelas:

Dalam hal dividen yang diinvestasikan lebih kecil dari dividen yang diterima atau diperoleh, atas selisihnya merupakan penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan

Dengan kata lain, fasilitas bebas pajak hanya berlaku sebanding dengan dividen yang benar-benar diinvestasikan:

• Bagian dividen yang diinvestasikan → bebas PPh (dikecualikan dari objek pajak)
• Bagian dividen yang tidak diinvestasikan → dikenakan PPh Final 10%

Tidak ada ambang batas minimum. Setiap rupiah dividen yang tidak terbukti diinvestasikan dalam instrumen yang diakui akan menjadi objek pajak.

Apakah Sisa Dividen yang Tidak Diinvestasikan Otomatis Kena Pajak?

Secara hukum, sisa dividen yang tidak diinvestasikan otomatis menjadi penghasilan kena pajak. Namun yang perlu dipahami: pajaknya tidak dipotong oleh siapapun—seluruh tanggung jawab penyetoran ada di tangan Anda sebagai wajib pajak penerima.

Mekanisme: Wajib Pajak Setor Sendiri

Berdasarkan Pasal 373 ayat (1) dan (2) PMK 81/2024, PPh atas dividen yang tidak diinvestasikan:

• Wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) penerima dividen
• Bukan dipotong oleh perusahaan pemberi dividen, bukan oleh emiten, bukan oleh KSEI
• Disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak dividen diterima

Sebagai contoh: jika dividen diterima bulan Juni 2024, dan Anda tidak menginvestasikan kembali sebagian dari dividen tersebut, maka PPh atas bagian yang tidak diinvestasikan wajib disetor paling lambat 15 Juli 2024.

Tarif PPh yang Berlaku

Atas sisa dividen dari dalam negeri yang tidak memenuhi syarat reinvestasi, berlaku PPh Final sebesar 10% dengan dasar pengenaan:

Selisih = Total dividen yang diterima − Dividen yang terbukti diinvestasikan

Kewajiban Tambahan: Laporan Realisasi Investasi Setiap Tahun

Selain menyetor pajak atas bagian yang tidak diinvestasikan, Anda juga wajib menyampaikan laporan realisasi investasi setiap tahun selama 3 tahun pajak, paling lambat 31 Maret tahun berikutnya, melalui portal Coretax DJP. Laporan ini membuktikan bahwa investasi masih berjalan dan tidak dicairkan.

Simulasi Perhitungan Pajak Dividen

Berikut tiga skenario simulasi dengan angka riil yang bisa dijadikan acuan:

Skenario 1: Seluruh Dividen Diinvestasikan Kembali

Keterangan	Jumlah
Dividen diterima dari PT ANGPAU (tahun 2024)	Rp 500.000.000
Dividen yang diinvestasikan kembali (deposito + SBN)	Rp 500.000.000
Sisa dividen yang tidak diinvestasikan	Rp 0
PPh terutang	Rp 0

Seluruh dividen bebas pajak, selama investasi dipertahankan minimal 3 tahun dan laporan realisasi disampaikan setiap tahun.

Skenario 2: Dividen Hanya Sebagian Diinvestasikan Kembali

Keterangan	Jumlah
Dividen diterima dari PT ANGPAU (tahun 2024)	Rp 500.000.000
Dividen yang diinvestasikan kembali (saham BEI + deposito)	Rp 300.000.000
Sisa dividen yang tidak diinvestasikan	Rp 200.000.000
Tarif PPh Final	10%
PPh yang wajib disetor sendiri	Rp 20.000.000

Rp 300 juta bebas pajak. Atas Rp 200 juta sisanya, WPOP wajib menyetor sendiri PPh Final 10% = Rp 20 juta paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah dividen diterima.

Skenario 3: Tidak Ada Reinvestasi Sama Sekali

Keterangan	Jumlah
Dividen diterima dari PT ANGPAU (tahun 2024)	Rp 500.000.000
Dividen yang diinvestasikan kembali	Rp 0
Seluruh dividen tidak diinvestasikan	Rp 500.000.000
Tarif PPh Final	10%
PPh yang wajib disetor sendiri	Rp 50.000.000

Seluruh dividen dikenakan pajak. Tidak ada fasilitas bebas pajak sama sekali. WPOP wajib menyetor Rp 50 juta paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Simulasi Batas Waktu: Kapan Harus Setor dan Lapor?

Agar lebih jelas, berikut contoh timeline untuk dividen yang diterima bertahap sepanjang tahun 2024:

Dividen Diterima	Batas Setor PPh (bagian tidak diinvestasikan)	Batas Investasi	Batas Laporan Realisasi
Januari 2024	15 Februari 2024	31 Maret 2025	31 Maret 2025, 2026, 2027
Juni 2024	15 Juli 2024	31 Maret 2025	31 Maret 2025, 2026, 2027
November 2024	15 Desember 2024	31 Maret 2025	31 Maret 2025, 2026, 2027

Batas setor PPh berlaku per bulan dividen diterima, sedangkan batas reinvestasi berlaku satu kali yaitu akhir Maret tahun berikutnya untuk seluruh dividen yang diterima dalam satu tahun pajak.

Kesimpulan

Aturan reinvestasi dividen pajak di Indonesia memang menawarkan insentif yang menarik tetapi fasilitas ini bersifat proporsional, bersyarat, dan memerlukan kepatuhan aktif dari wajib pajak. Tidak ada yang mengerjakan kewajiban ini untuk Anda secara otomatis. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah:

1. Hanya bagian yang terbukti diinvestasikan yang dikecualikan dari PPh
2. Sisa dividen yang tidak diinvestasikan dikenakan PPh Final 10% dan wajib disetor sendiri oleh WPOP
3. Batas waktu reinvestasi adalah 31 Maret tahun berikutnya (bukan akhir tahun pajak)
4. Investasi wajib dipertahankan minimal 3 tahun dan tidak boleh dicairkan sembarangan
5. Penyetoran pajak dilakukan melalui SPT Masa PPh Unifikasi di Coretax, bukan kode billing biasa
6. Laporan realisasi investasi wajib disampaikan setiap tahun selama 3 tahun, paling lambat 31 Maret

Memahami aturan ini secara benar termasuk konsekuensi ketika dividen tidak semuanya diinvestasikan kembali adalah kunci agar Anda dapat memanfaatkan fasilitas bebas pajak secara optimal sekaligus terhindar dari sanksi perpajakan yang tidak perlu.

Related Posts