Kunci Jawaban Akuntansi Manajemen Hansen Mowen

Bekerja remote untuk perusahaan asing, menerima dividen dari saham AS, atau punya klien freelance luar negeri, situasi ini semakin banyak dialami orang Indonesia. Tapi di balik penghasilan yang menarik itu, satu pertanyaan selalu muncul: "Apakah saya kena pajak dua kali?"

Jawabannya: bisa iya, tapi seharusnya tidak selama kamu tahu cara melaporkannya dengan benar.

Pada kesempatan ini, akuntansimandiri akan membahas tuntas apa itu penghasilan luar negeri pajak Indonesia, prinsip worldwide income, hingga cara memanfaatkan foreign tax credit Indonesia untuk menghindari pajak berganda. Kita juga akan kupas langkah cara lapor penghasilan luar negeri SPT melalui Coretax DJP platform administrasi pajak terbaru yang wajib digunakan mulai tahun pajak 2025.

Image by freepik

Apa Itu Penghasilan Luar Negeri dalam Konteks Pajak Indonesia?

Penghasilan luar negeri adalah setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dari sumber di luar Indonesia. Definisi ini cukup luas tidak hanya soal gaji dari kantor asing, tapi juga mencakup dividen, bunga, royalti, hingga keuntungan penjualan aset di luar negeri.

Tabel berikut merangkum jenis penghasilan beserta cara menentukan negara sumbernya, sesuai Pasal 3 PMK Nomor 192/PMK.03/2018:

Tabel 1 – Jenis Penghasilan Luar Negeri dan Penentuan Negara Sumber

Jenis Penghasilan	Penentuan Negara Sumber
Dividen dari saham dan sekuritas	Negara tempat badan penerbit saham didirikan/berkedudukan
Bunga, royalti, imbalan jasa	Negara tempat pihak yang membayar berkedudukan/bertempat tinggal
Penghasilan usaha / BUT	Negara tempat usaha atau BUT berada
Penghasilan dari properti	Negara tempat properti berada
Keuntungan pengalihan saham	Negara tempat badan yang sahamnya dialihkan didirikan
Gaji / fee dari pekerjaan	Negara tempat pekerjaan dilakukan
Penghasilan dari trust	Negara tempat trust didirikan

Selama kamu berstatus Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) yaitu berdomisili atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam satu tahun semua penghasilan di atas wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan, tanpa terkecuali.

Prinsip Worldwide Income: Kenapa Penghasilan Luar Negeri Tetap Kena Pajak Indonesia?

Indonesia menganut prinsip worldwide income dalam sistem perpajakannya, sebagaimana diatur dalam UU Pajak Penghasilan yang terakhir diubah melalui UU HPP No. 7 Tahun 2021. Artinya, sebagai WPDN, kamu dikenakan pajak atas seluruh penghasilan dari manapun baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri.

Inilah yang kemudian menimbulkan potensi pajak berganda (double taxation): kamu sudah dipotong pajak di negara sumber, lalu masih harus membayar PPh di Indonesia atas penghasilan yang sama. Di sinilah mekanisme kredit pajak luar negeri menjadi solusi yang sah.

Penting juga untuk memahami berapa tarif PPh yang akan berlaku atas total penghasilan kamu, karena ini menjadi dasar perhitungan kredit pajak nanti:

Tabel 2 – Tarif PPh Orang Pribadi (Pasal 17 UU HPP, berlaku mulai tahun pajak 2022)

Lapisan	Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif
I	s.d. Rp 60.000.000	5%
II	> Rp 60.000.000 s.d. Rp 250.000.000	15%
III	> Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000	25%
IV	> Rp 500.000.000 s.d. Rp 5.000.000.000	30%
V	> Rp 5.000.000.000	35%

PTKP dasar: Rp 54.000.000/tahun (TK/0). Tambahan Rp 4.500.000 untuk status kawin dan setiap tanggungan (maksimal 3 orang tanggungan).

Cara Menghindari Pajak Berganda: Foreign Tax Credit (PPh Pasal 24)

PPh Pasal 24, atau yang resmi disebut Kredit Pajak Luar Negeri (KPLN), adalah mekanisme yang memungkinkan kamu mengkreditkan pajak yang sudah dibayar di luar negeri terhadap PPh terutang di Indonesia asalkan dalam tahun pajak yang sama.

Dasar hukumnya ada di Pasal 24 UU PPh, dengan ketentuan pelaksanaan dalam PMK Nomor 192/PMK.03/2018. Indonesia menggunakan metode ordinary credit dengan pembatasan per negara artinya pajak dari tiap negara sumber dihitung dan dibatasi secara terpisah. Kredit tidak bisa digabungkan antar negara, dan kelebihannya tidak bisa dikompensasi ke tahun berikutnya.

Formula Batas Kredit Pajak Luar Negeri

Batas KPLN = (Penghasilan Neto LN per Negara / Total PKP) × PPh Terutang Indonesia

Kredit yang diakui DJP adalah nilai terendah dari tiga angka berikut:

• Pajak yang benar-benar dibayar atau terutang di luar negeri
• Hasil perhitungan batas KPLN menggunakan formula di atas
• PPh terutang atas seluruh PKP (berlaku jika total PKP lebih kecil dari penghasilan LN)

Catatan Penting:

Kelebihan KPLN yang tidak terpakai tidak dapat dikompensasi ke tahun pajak berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya deductible, dan tidak dapat dimintakan restitusi. Gunakan sebaik-baiknya di tahun yang sama.

Peran P3B dalam Menekan Pajak yang Dipotong di Luar Negeri

Selain KPLN, ada instrumen lain yang tak kalah penting: Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Indonesia telah menandatangani P3B dengan lebih dari 70 negara mitra. P3B menetapkan tarif withholding tax yang lebih rendah dari tarif domestik negara sumber sehingga pajak yang sudah dipotong di sana pun lebih kecil, dan selisih yang harus kamu bayar ke Indonesia menjadi lebih ringan.

Mulai masa pajak Januari 2026, tata cara penerapan P3B mengacu pada regulasi terbaru PMK Nomor 112 Tahun 2025, yang menggantikan PER-25/PJ/2018. Salah satu perubahan signifikannya adalah prosedur klaim menjadi lebih berbasis sistem dan tidak lagi sepenuhnya manual.

Berikut ringkasan tarif P3B Indonesia dengan negara-negara yang paling sering relevan bagi WPDN:

Tabel 3 – Tarif Withholding Tax Berdasarkan P3B Indonesia

Negara Mitra	Dividen (%)	Bunga (%)	Royalti (%)	Berlaku Efektif
Amerika Serikat	15	10	10	1997
Singapura	10-15	10	10	1992
Australia	15	10	10-15	1993
Belanda	10	10	10	1973
Jepang	10-15	10	10	1983
Inggris	10-15	10	10-15	1977
Malaysia	10	10	10	1988
Hong Kong	5-10	5	5	2013
Jerman	10-15	10	10-15	1991
Korea Selatan	10-15	10	10-15	1989

Tarif bervariasi tergantung persentase kepemilikan saham dan status beneficial owner. Untuk tarif yang berlaku atas situasi spesifik, selalu cek teks P3B resmi di pajak.go.id.

Jika negara tempat kamu menerima penghasilan sudah punya P3B dengan Indonesia, pajak yang dipotong di sana mengikuti tarif P3B, bukan tarif domestik negara tersebut yang bisa jauh lebih tinggi. Jumlah inilah yang kemudian bisa dikreditkan ke Indonesia.

Opsi Tambahan: Pembebasan PPh atas Penghasilan LN yang Diinvestasikan Kembali

Ada satu jalur yang sering terlewat oleh banyak Wajib Pajak: fasilitas pembebasan PPh atas dividen dan penghasilan luar negeri tertentu. Berdasarkan Pasal 373 dan 374 PMK 81/2024, penghasilan luar negeri dapat dikecualikan dari objek PPh apabila diinvestasikan kembali di Indonesia dalam instrumen yang diakui pemerintah seperti SBN, obligasi BUMN, deposito di bank persepsi, atau penyertaan modal di perusahaan Indonesia.

Tabel 4 – Konsekuensi Pajak: Dividen LN Diinvestasikan vs. Tidak

Kondisi	Konsekuensi Pajak
Diinvestasikan kembali di Indonesia + laporan realisasi tepat waktu via Coretax	Dikecualikan dari PPh (bebas pajak di Indonesia)
Diinvestasikan kembali, namun laporan terlambat atau tidak disampaikan	Dikenai PPh tarif progresif Pasal 17; wajib masuk SPT Tahunan
Tidak diinvestasikan kembali di Indonesia	Dikenai PPh tarif progresif Pasal 17; wajib masuk SPT Tahunan

Fasilitas ini menarik, tapi syarat teknisnya ketat. Laporan realisasi investasi harus disampaikan melalui fitur e-Pelaporan atau e-Reporting di Coretax sesuai ketentuan yang berlaku, dan tidak bisa dilakukan retroaktif.

Cara Lapor Penghasilan Luar Negeri di SPT via Coretax

Sejak 1 Januari 2025, DJP resmi mengoperasikan Coretax (berdasarkan PMK 81/2024) sebagai sistem inti administrasi perpajakan Indonesia. Di Coretax, tidak ada lagi pemisahan formulir 1770, 1770S, dan 1770SS. Semua WP orang pribadi menggunakan satu model SPT terpadu. Sistem secara otomatis menampilkan lampiran yang relevan berdasarkan jawaban kamu di formulir induk.

Langkah-Langkah Lapor Penghasilan LN di Coretax

Langkah 1 – Login dan Buat Konsep SPT

Akses coretaxdjp.pajak.go.id, login dengan NPWP atau NIK beserta kata sandi Coretax. Pastikan Kode Otorisasi (passphrase) sudah dibuat sebelumnya. Pilih menu Surat Pemberitahuan → Buat Konsep SPT → SPT PPh Orang Pribadi → pilih Tahun Pajak 2025.

Langkah 2 – Jawab Pertanyaan di Formulir Induk

Saat pertanyaan "Apakah Anda menerima penghasilan luar negeri?" muncul, jawab Ya. Sistem secara otomatis akan membuka Lampiran 3A-4 Bagian B khusus untuk penghasilan luar negeri.

Langkah 3 – Isi Lampiran 3A-4 Bagian B

Masukkan data: nama negara sumber, jenis penghasilan, jumlah penghasilan neto, dan pajak yang sudah dibayar atau dipotong di luar negeri. Semua konversi ke rupiah menggunakan Kurs Menteri Keuangan (KMK) sesuai tanggal perolehan penghasilan.

Langkah 4 – Verifikasi Perhitungan KPLN

Coretax akan menghitung batas kredit pajak secara otomatis berdasarkan formula Pasal 24. Periksa hasilnya — pastikan angka penghasilan dan pajak luar negeri yang diinput sudah benar sebelum melanjutkan.

Langkah 5 – Bayar Kekurangan dan Lapor

Jika masih ada kurang bayar setelah kredit, buat kode billing dan lakukan pembayaran langsung dari Coretax. Setelah lunas, klik Kirim SPT, masukkan passphrase, lalu unduh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai tanda laporan diterima.

Dokumen yang Wajib Disiapkan

PMK 192/2018 menyederhanakan persyaratan dokumen dibanding ketentuan sebelumnya namun tetap ada dokumen wajib yang harus kamu siapkan sebelum mengklaim KPLN:

No.	Jenis Dokumen	Keterangan
1	Bukti potong atau bukti pembayaran pajak luar negeri yang sah	Wajib; nama WP harus tercantum jelas
2	SPT pajak yang disampaikan di negara sumber (khusus cabang/BUT)	Pengganti bukti potong untuk BUT di luar negeri
3	Laporan tahunan atau bukti bayar trust	Jika penghasilan berasal dari trust di luar negeri
4	Dokumen bukti transaksi: rekening koran, kontrak, invoice	Pendukung untuk memverifikasi nilai penghasilan
5	Form 1042-S	Diterbitkan pihak pemotong pajak di AS
6	Laporan tahunan broker atau platform investasi	Untuk dividen saham atau ETF asing
7	Surat Keterangan Domisili (SKD)	Diperlukan jika memanfaatkan tarif P3B

Seluruh dokumen wajib disimpan minimal 5 tahun sebagai antisipasi pemeriksaan oleh DJP.

Contoh Kasus Nyata: Kerja Remote dan Dividen Saham AS

Kasus 1 – Kerja Remote untuk Perusahaan AS

Situasi: Budi adalah desainer grafis di Bandung yang bekerja penuh waktu untuk startup di New York. Gajinya $2.000 per bulan, dan perusahaan AS memotong federal income tax atas pembayaran tersebut.

Cara lapor: Gaji Budi dikonversi ke rupiah menggunakan Kurs KMK, lalu dilaporkan sebagai penghasilan luar negeri di SPT. Pajak federal yang sudah dipotong dikreditkan melalui mekanisme KPLN Pasal 24. Berdasarkan P3B Indonesia-AS yang berlaku efektif sejak 1997, Budi hanya membayar selisih PPh ke Indonesia jika masih ada.

Kasus 2 – Dividen dari Saham atau ETF AS

Situasi: Sari berinvestasi di ETF VOO dan menerima dividen $500 per tahun. Broker secara default memotong withholding tax 30% tarif yang berlaku bagi non-resident alien yang tidak mengklaim perlindungan treaty.

Cara lapor: Dividen dikonversi ke rupiah dan dilaporkan dalam SPT. Pajak 30% yang telah dipotong broker bisa dikreditkan, namun hanya sampai batas KPLN yang dihitung secara proporsional.

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari

Tabel 6 – Kesalahan Umum Wajib Pajak dan Cara Mengatasinya

Kesalahan	Dampak	Cara Menghindari
Tidak lapor SPT karena merasa sudah dipotong pajak di luar negeri	Sanksi administrasi dan denda keterlambatan	Kewajiban lapor tetap ada; KPLN hanya mengurangi PPh yang harus dibayar
Menggunakan kurs pasar atau kurs bank, bukan Kurs KMK	Penghitungan pajak tidak valid	Selalu gunakan Kurs Menteri Keuangan pada tanggal perolehan penghasilan
Tidak menyimpan bukti potong pajak luar negeri	Klaim KPLN ditolak saat pemeriksaan	Simpan semua dokumen pendukung minimal 5 tahun
Melaporkan SPT Tahun Pajak 2025 melalui DJP Online	Dianggap tidak menyampaikan SPT (Pasal 163 PMK 81/2024)	Gunakan Coretax di coretaxdjp.pajak.go.id untuk TP 2025 ke atas
Tidak mengklaim tarif P3B di negara sumber (misal tidak serahkan W-8BEN)	Kelebihan pemotongan pajak tidak bisa diambil kembali	Serahkan dokumen klaim treaty ke pihak pemotong sebelum penghasilan diterima
Memasukkan kerugian usaha luar negeri sebagai pengurang PKP Indonesia	Melanggar PMK 192/2018	Kerugian dari usaha atau BUT di luar negeri tidak dapat diperhitungkan dalam PKP Indonesia
Melewati batas waktu pelaporan SPT Tahunan	Denda Rp 100.000 + sanksi bunga 2% per bulan atas kurang bayar	Lapor paling lambat 31 Maret tahun pajak berikutnya

Kesimpulan

Memiliki penghasilan luar negeri pajak Indonesia bukan hal yang perlu dihindari justru ini adalah momen yang tepat untuk benar-benar memahami hak dan kewajiban perpajakan kamu.

Dengan memahami prinsip worldwide income, memanfaatkan foreign tax credit Indonesia melalui KPLN Pasal 24, mengecek apakah ada P3B yang berlaku di negara sumber, dan melaporkan semuanya dengan benar melalui pajak luar negeri Coretax untuk tahun pajak 2025 ke atas kamu sudah melakukan yang benar secara hukum, sekaligus mengoptimalkan beban pajak secara legal.

Punya penghasilan dari beberapa negara sekaligus? Atau ingin memanfaatkan fasilitas pembebasan PPh lewat reinvestasi? Itu wilayah yang cukup kompleks dan ada baiknya dikonsultasikan langsung dengan konsultan pajak terdaftar. Biaya konsultasinya jauh lebih kecil dibanding risiko sanksi dari pelaporan yang keliru.

Related Posts